Agus-Sylviana Terancam Gagal Ikut Pilkada DKI 2017

IndoNews365 - PPP kembali mengalami gejolak usai Kubu Djan Faridz meminta untuk Menkum HAM, Yasonna Laoly untuk dapat menganulir SK pengesahan kepengurusan PPP Kubu Romahurmuziy.

Wasekjen PPP Kubu Djan, Sudarto menjelaskan kalau Menkum HAM mengabulkan surat yang telah menganulir kepengurusan Romi maka secara otomatis bakal berpengaruh besar untuk pencalonan dari Agus Harimurti dan Sylviana Murni.

“Menurut saya pengaruhnya sangat besar, karena dengan dicabutnya SK Menkum HAM yang mengesahkan Romi, legalitas Romi batal demi hukum dan itu akan berpengaruh terhadap paslon Agus-Sylvi untuk bisa maju atau tidak,” tegas Sudarto dikutip OkTerus.com.

Pasangan Agus-Sylviana diketahui mengantongi 28 kursi dari 4 partai pendukungnya yaitu Demokrat, PAN, PKB dan PPP.

Adapun untuk jumlah kursi yang berasal dari PPP adalah sekitar 10 kursi. Hal ini berarti, Agus-Sylvi tak punya kesempatan untuk dapat maju ke Pilgub DKI Jakarta.

Menurut syarat dan aturan yang ada, minimal pasangan calon harus memiliki 22 kursi sedangkan Agus dan Sylvi hanya akan memiliki 18 kursi.

“Itu sudah secara otomatis, bila tidak terpenuhi syarat 20 persen kursi DPRD bagi partai pengusung Agus-Sylvi dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon,” ungkapnya.

Sumber: OkeTerus.com

Djarot Imbau Masyarakat Tak Mudah Terpancing Isu SARA Jelang Pilkada

IndoNews365 - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengimbau agar seluruh elemen masyarakat tidak terpancing dengan isu provokatif, terutama yang berhubungan dengan SARA menjelang perhelatan Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Indonesia itu Bhineka Tunggal Ika, dan pasti manusianya menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian," kata Djarot dalam acara Malam Pilkada Aman dan Damai di Gor Bulungan, Jakarta, Jumat malam (14/10/2016).

Ia juga mendukung setiap pasangan calon gubernur yang menghindari isu SARA serta lebih memilih bertarung secara gagasan.

"Kita semua orang waras, jangan sampai tergiring oleh isu SARA dan kita pasti mendukung Pilkada aman dan damai," katanya.

Pada kesempatan berbeda sebelumnya, pengamat komunikasi dari Universitas Indonesia Ade Armando memandang penggunaan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) kerap dilakukan dalam dunia politik lantaran ketidakmampuan seseorang dalam menghadapi lawan politik.

"Isu SARA digunakan karena apabila masuk ke isu substantif mereka sulit mengalahkan lawannya," ujar Ade Armando.

Ade menyampaikan dugaan pengunaan isu SARA pernah terjadi di kontestasi pemilihan presiden 2014 silam. Kala itu salah satu kandidat yakni Joko Widodo yang sudah unggul berdasarkan "polling", diserang isu SARA terkait ideologi komunisme dan lain sebagainya.

Akibatnya hasil polling mampu bergeser sedikit. Namun kata Ade, Tuhan tetap berkehendak Joko Widodo menjadi presiden.

Kini, menurut Ade, ujian terkait isu SARA kembali terjadi pada kasus calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok dituding melecehkan kitab suci Al Quran dengan menyebut surat Al Maidah ayat 51 adalah bohong.

Belakangan pimpinan Majelis Ulama Indonesia juga menyatakan Ahok telah melecehkan kitab suci Al Quran. Ade memandang isu SARA telah menyebabkan pergeseran polling elektabilitas kandidat Pilgub DKI Jakarta 2017.

"Kita masih ingat betul, dua bulan lalu hasil polling menyebutkan hanya sosok ibu Risma (Wali Kota Surabaya) yang mampu menyaingi Ahok. Sekarang setelah ada isu SARA, polling menyebutkan peluang Pilkada DKI dua putaran meskipun tidak ada nama Risma dalam Pilkada DKI Jakarta," tutur Ade.

Sumber: Metrotvnews.com

Wakil Ketua MPR: Semua Harus Komitmen Pilkada DKI Tanpa SARA

IndoNews365 - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan agar para bakal calon gubernur agar tak menggunakan isu suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA) dalam berkampanye di Pilkada DKI Jakarta.

"Kampanye tanpa SARA itu komitmen semuanya, bukan hanya Anies-Sandi saja, tetapi Ahok pun juga harus berkomitmen," kata Hidayat di Kayong Utara, Kalimantan Barat, Jumat 14 Oktober 2016.

Hidayat menyebut pernyataan Ahok tentang Alquran beberapa waktu lalu adalah isu SARA yang seharusnya tidak dilakukan.

"Sekalipun Beliau meminta maaf, tetapi Ahok sendiri yang bilang tidak cukup meminta maaf saat kasus mahasiswa dari UI waktu itu," ujar politikus PKS itu.

Hidayat juga meminta agar aparat kepolisian menindaklanjuti tuntutan para demonstran kemarin.

"Saya harap rekan-rekan kepolisian untuk menindaklanjuti, bahwa itu juga aspirasi masyarakat yang dilakukan dengan damai, dan didukung oleh Menag dan Ketua MUI," ucap Hidayat seperti dikutip dari Antara.

Saat unjuk rasa di depan Balai Kota sejumlah ormas keagamaan menuntut penegak hukum agar menyeret bakal calon gubernur DKI petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ke dalam kasus penistaan agama.

Hidayat pun meminta agar ke depan, tidak ada lagi kampanye calon gubernur dan wakil gubernur yang menggunakan isu SARA.

"Sekali lagi kita sepakat, jangan ada kampanye SARA. Semuanya harus berkomitmen itu, jangan hanya satu yang diminta tidak, tetapi di tempat ibadah lain juga kampanye," tandas Hidayat.

Sumber: liputan6.com

Mabes Polri: Parkir Liar Termasuk Premanisme Berbentuk Pungli

IndoNews365 - Akhir-akhir ini petugas kepolisian melakukan operasi tangkap tangan terhadap praktik pungutan liar (pungli) di sejumlah tempat. Menurut Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, pada dasarnya, parkir liar termasuk kategori pungli.

"Di masyarakat kalau kita kenal dengan istilah premanisme. Kita lihat contoh, mohon maaf saya katakan, petugas parkir misalnya. Harusnya tarif Rp 1000 jadi Rp 5000. Ini kan kategorinya premanisme tapi sebenarnya pungli," kata Irjen Boy dalam diskusi Pungl, Retorika, dan Realitas, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/10/2016).

Hanya saja, menurut Boy, petugas parkir liar tersebut bukan penyelenggara negara. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat dijerat.

"Hanya memang dia bukan penyelenggara negara," ujarnya.

Boy menjelaskan, diharapkan masyarakat membantu Polri agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

"Bagaimana juga kita sama-sama penyelenggara negara menyelenggarakan tugas dengan baik, dengan meniadakan pungutan liar itu. Kita sama-sama bangun sebuah iklim yang sehat. Kalau Rp 2000 ya Rp 2000. Jangan sampai ada beban dengan masyarakat yang lain. Itu premanisme yang dapat merugikan masyarakat banyak," tutur Boy.

Sumber: Detik.com

Sylviana Murni Mulai Kritik Ahok

IndoNews365 - Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sylviana Murni, mulai mengkritik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Sylvi menyoroti sejumlah masalah, mulai dari kebijakan Ahok, -demikian dia biasa disapa, menggunakan peraturan gubernur (pergub), pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), hingga Jakarta Smart City.

Terkait kebijakan Ahok yang lebih sering menggunakan pergub, Sylvi menilai hal itu sebagai cerminan adanya masalah tak terselesaikan.

Masalah itu terjadi antara Ahok sebagai eksekutif dan anggota DPRD DK Jakarta sebagai legislatif.

Menurut dia, hubungan keduanya tak harmonis.

Namun, ia menyayangkan sikap Ahok yang akhirnya memutuskan untuk memilih pergub saat hubungan tersebut tak harmonis.

Sebab, tingkatan pergub masih di bawah peraturan daerah (perda).

"Bukan kalau tidak sesuai, oh jalan aja dengan pergub. Masa begitu? Ini adalah keharmonisan antara legislatif dan eksekutif," tambah Sylvi.

Bakal cawagub dari Agus Yudhoyono ini menambahkan, bila legislatif bermasalah, maka kondisi itu harus dibuka.

Ia menyatakan. keterbukaan bukan hal yang harus ditakutkan. Sebab, semua sudah "open data" dan tersistematis lewat informasi teknologi.

"Why (kenapa), takut? Anggota dewan juga malu kalau mau macem-macem karena semua sudah on the track (sesuai aturan). Sekarang APBD kita (Pemprov DKI) terbuka sampai rekening terkecil," kata Sylvi.

Pemaparan Sylvi ini diungkapkan di DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2016) kemarin.

Selain penggunaan pergub, Sylvi juga menyoroti pembangunan RPTRA.

Menurut dia, RPTRA saat ini hanya program yang berganti nama.

Sebelum ada RPTRA, Pemprov DKI Jakarta memiliki program pembangunan Taman Interaktif.

Taman itu masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Pemprov DKI Jakarta.

Pembangunan taman itu dengan cara membeli lahan di permukiman padat. Lahan yang dibeli mulai dari 200 meter persegi.

"Apa tujuannya? Persis sama RPTRA sekarang," kata Sylvi.

Namun, RPTRA sekarang diakui ada perluasan dan beberapa inovasi.

Ke depan, Sylvi mengaku, bila ia terpilih menjadi wakil gubernur, maka program itu akan lebih ditingkatkan kembali.

Pembangunan ruang publik, kata dia, tetap harus direalisasikan mengingat perlu ada ruang untuk sosialisasi dan interaksi.

Selain itu, Sylvi mengungkapkan bahwa Jakarta Smart City bukanlah program pertama kota cerdas berbasis teknologi di Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Sylvi, program kota cerdas sudah ada sebelum Jakarta Smart City.

Sylvi menceritakan, pada tahun 2008 ia pernah diminta Fauzi Bowo yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk pergi ke Seoul, Korea Selatan.

Di sana, ia diminta mewakili Pemprov DKI Jakarta untuk menandatangani perjanjian kerjasama dengan delapan negara.

Perjanjian itu terkait World e-Governments Organization of Cities and Local Governments (WeGO).

"Yang akhirnya (jadi) Jakarta Smart City. Jadi bukan baru sekarang Jakarta Smart City. We are dream team. Ini panjang kerjanya," kata Sylvi.

Sylvi menuturkan, WeGO juga berkaitan dengan open source data. Dulu, katanya, juga ada ruang crisis center.

Sumber: Kompas.com

7 Langkah Ampuh Mengatasi Ponsel Android yang Mulai Lambat

IndoNews365 - Ponsel Android seringkali terasa semakin lelet dan mudah crash. Hal seperti ini tentu mengecewakan, apalagi kalau yang dibeli adalah ponsel mutakhir dengan harga hampir mencapai puluhan juta rupiah.

Saat baru pertama kali dibeli, ponsel Android bekerja dengan gegas dan lancar. Setelah beberapa bulan dipakai barulah terasa kinerjanya berkurang.

Kinerja yang lelet tersebut sebenarnya tidak selalu permanen. Ada saja yang terjadi karena suatu sebab dan bisa disembuhkan dengan menempuh cara tertentu.

Cobalah lakukan tujuh cara ampuh, yang dirangkum KompasTekno dari berbagai sumber, untuk mengembalikan kinerja ponsel kembali seperti waktu baru beli.

1. Update OS

Pastikan ponsel Android yang Anda pakai sudah diperbarui ke sistem operasi versi terbaru. Caranya, masuk ke Setting> About device> Software update dan sentuh tombol Check for updates.

Bila menemukan pembaruan, segera unduh dan pasang ke ponsel Anda. Biasanya, selain memperbaiki kinerja, pembaruan ini juga berisi bermacam fitur baru.

Hal yang sama juga berlaku pada aplikasi yang terpasang di ponsel. Usahakan untuk selalu memperbaruinya agar kinerja aplikasi tersebut tetap kencang.

Tentu saja tidak semua produsen ponsel merilis pembaruan untuk sistem operasi Android yang mereka pakai. Adakalanya produsen hanya menyematkan Android 5.1 Lollipop tanpa memperbaruinya ke Android 6.1 Marshmallow. Bahkan, pembaruan keamanan atau sistem secara berkala pun seringkali tidak ada.

Bila itu yang terjadi, tak banyak yang bisa diperbuat. Pengguna cukup memperhatikan saja dan memilih produsen yang rajin memperbarui software mereka.

2. Bersihkan home screen

Home screen atau layar utama seringkali dipenuhi berbagai shortcut (pemintas) aplikasi, baik yang baru dipasang atau karena sering dipakai. Cobalah untuk membersihkan pemintas tersebut, hapus dan sisakan seperlunya saja.

Selain itu, pastikan juga bahwa wallpaper yang dipasang bersifat statis. Hindari wallpaper bergerak karena ini berperan membebani kinerja ponsel.

3. Hapus atau matikan aplikasi tak terpakai

Bila menemukan aplikasi yang jarang atau tidak pernah dipakai, segera hapus. Pasalnya aplikasi tersebut juga memenuhi ruang pemrosesan dalam ponsel. Artinya, aplikasi tersebut punya andil dalam membebani kinerja.

Jika tidak bisa dihapus, biasanya Anda tetap bisa mematikan aplikasi tersebut supaya tidak memakan memori.

Caranya, masuk ke Settings> Apps dan perhatikan aplikasi yang ada di sana. Bila menemukan salah satu atau beberapa yang ternyata tak berguna, langsung sajak klik dan pilih disable untuk mematikan tanpa menghapusnya atau uninstall agar langsung dihapus.

4. Matikan animasi

Kurangi atau matikan animasi, maka kinerja Android Anda bisa lebih kencang. Caranya, masuklah ke mene Settings> About phone kemudian carilah menu Device information atau systems.

Dari menu tersebut, cari kolom yang menampilkan Build number. Sentuhlah kolom tersebut sebanyak 7 kali untuk mengaktifkan mode Developer.

Setelahnya, di dalam menu Settings, akan muncul pilihan Developer option. Masuklah ke sana dan temukan kolom Window animation scale, Transition animation scale, serta Animation duration scale. Secara berurutan, ubah angka yang tertera menjadi 0.5x atau Animation off.

5. Bersihkan cache aplikasi

Aplikasi biasanya menyimpan data cached agar bisa dibuka kembali dengan cepat. Seiring berjalannya waktu dan pemakaian ponsel, data cached tersebut bisa menumpuk makin besar dan memakan banyak memori. Kinerja ponsel melambat.

Supaya kinerja sedikit lebih lancar, cobalah longgarkan memori ponsel Anda. Masuk ke Settings> Apps, kemudian pilih aplikasi yang biasanya menyimpan banyak cache. Misalnya media sosial seperti Path. Buka aplikasi tersebut dan pilihlah Clear Cache.

Bila menggunakan Android 6.0.1 Marshmallow, Anda bisa membuka Settings> Storage dan pilih carilah kolom Clear cache.

Pada prakteknya setiap ponsel meletakkan kolom clear cache ini di posisi yang berbeda-beda. KompasTekno menggunakan Lenovo Vibe P1 bersistem operasi Android 6.0.1 Marshmallow dan menemukan fitur Trash Cleaner, untuk membersihkan cache, ada dalam menu Storage.

Selain itu ada juga aplikasi pihak ketiga yang bisa membersihkan cache, misalnya CC Cleaner atau Clean Master.

6. Matikan auto-sync

Seringkali pengguna Android memasang banyak akun, baik berupa media sosial, e-mail dan lainnya. Akun-akun tersebut umumnya terpasang dalam kondisi auto-sync menyala.

Auto-sync sendiri merupakan fitur yang berguna agar aplikasi otomatis menarik data terbaru dalam durasi tertentu, contohnya untuk menerima email. Meski berguna, jika sudah terlalu banyak aplikasi yang memakainya, maka auto-sync juga bisa membuat ponsel menjadi lelet.

Nah, solusinya adalah memilih dan mematikan auto-sync pada aplikasi tertentu. Terutama yang tidak terlalu banyak membutuhkannya.

7. Factory reset

Jalan termudah untuk memperbaiki kinerja ponsel Android Anda adala melakukan Factory Reset. Ini akan membuat software ponsel kembali pada kondisi saat Anda baru membelinya dan membersihkan segala data yang ada di dalamnya.

Memang ini tidak sederhana karena akan menghapus semua aplikasi dan data. Bahkan Anda mesti mengunduh ulang beberapa aplikasi yang memang penting, lalu menyalin ulang data-data.

Namun dengan cara melakukan Factory Reset secara berkala, kinerja ponsel bisa dijaga supaya tetap kencang. Jangan lupa untuk menyiman data cadangan sebelum Anda melakukan hal ini.

Sumber: Detik.com

Harga Sama, Lebih Baik Beli Google Pixel atau iPhone 7?

IndoNews365 - Google meluncurkan duet smartphone Pixel dan Pixel XL pada pekan lalu, 4 Oktober 2016. Keduanya menjadi ponsel buatan Google pertama yang tak diberi embel-embel merek Nexus.

Agaknya Google ingin memulai strategi baru di industri ponsel. Pixel dan Pixel XL sendiri digadang-gadang sebagai pesaing kuat iPhone 7 dan 7 Plus buatan Apple yang meluncur pada awal September lalu.

Duet Pixel maupun iPhone 7 sama-sama merupakan ponsel premium dengan kisaran harga Rp 8,5 jutaan hingga Rp 11 jutaan. Lantas, dengan bujet tersebut, mana yang lebih layak dibeli?

Berikut beberapa perbandingan lintas sektor antara Google Pixel dan Apple iPhone 7 varian standar, sebagaimana dihimpun KompasTekno, Selasa (11/10/2016) dari Pocket-lint.

1. Desain

Kedua merek mengusung desain elegan dengan fitur pemindai sidik jari ala ponsel high-end. Model iPhone 7 tampak lebih kecil dan langsing dengan ukuran 4,7 inci, sedangkan Google Pixel berukuran 5 inci.

Untuk ketahanan fisik, iPhone 7 sudah memiliki fitur anti-air bersertifikasi IP67 yang bisa ditenggelamkan ke air berkedalaman 1 meter hingga 30 menit. Sementara itu, Pixel cuma dilindungi anti-air bersertifikasi IP53 yang cuma tahan cipratan.

Apple menghilangkan port audio jack pada lini iPhone teranyarnya, sedangkan Pixel tetap menyematkan jack. Tak ada satupun tombol fisik pada sisi depan Pixel, sementara iPhone 7 masih memiliki satu buah di sisi tengah bawah layar.

Soal berat, iPhone 7 berbobot 138 gram dengan dimensi ketebalan 138,3x67,1x7,1 mm atau lebih langsing dan ringan ketimbang lini Pixel. Ponsel Google tersebut beratnya 143 gram dengan dimensi ketebalan 143,8x69,5x8,6 mm.

Google Pixel hadir dalam tiga varian warna, yakni Quite Black (hitam), Very Silver (perak) dan Really Blue (biru terang). Model ketiga paling laku karena bisa dibilang unik dibandingkan warna ponsel yang beredar di pasaran.

iPhone 7 pun paling banyak diminati dalam balutan warna Jet Black (hitam) karena baru pertama kali disediakan Apple untuk produk ponselnya. Selain itu, ada juga varian Rose Gold (merah muda keemasan), Gold (emas), dan Silver (perak).

2. Tampilan

Pixel punya layar yang lebih besar dengan jenis AMOLED, sedangkan layar iPhone 7 mengandalkan LCD. Keunggulan iPhone 7 adalah memiliki fungsi 3D Touch yang lebih peka terhadap sentuhan pengguna.

Jika ditilik dari jenis tampilannya, AMOLED lebih kaya warna dan tajam. Sementara itu, LCD iPhone 7 dengan kerapatan 326ppi seharusnya menghasilkan warna yang lebih lembut.

3. Kamera

Pixel dan iPhone sama-sama percaya pada sensor kamera berkualitas 12 megapiksel. Meski demikian, bukaan iPhone 7 lebih lebar yakni f/1.8. Bukaan pada kamera Pixel hanya f/2.0. Hal ini mengindikasikan kemampuan kamera iPhone 7 yang lebih mumpuni dalam menghimpun cahaya.

Fitur kamera pada Pixel mencakup phase detection autofocus dan laser detection autofocus untuk pembidikan yang lebih mudah fokus, serta dual-LED. Sementara pada iPhone 7, terdapat optical image stabilisation (ois) yang menjamin gambar tetap bagus meski dibidik di tengah guncangan, serta quad-LED yang lebih mumpuni.

Beranjak ke kamera selfie, sensor Google lebih mumpuni dengan ukuran 8 megpiksel, sementara iPhone 7 hanya 7 megapiksel. Walau begitu, lagi-lagi bukaan iPhone 7 lebih lebar, yakni f/2.2 dibandingkan Pixel yang cuma f/2.4.

4. Hardware

Prosesor quad-core sama-sama dipilih Google dan Apple sebagai otak Pixel dan iPhone 7. Google menggunakan Snapdragon 821 dari Qualcomm, sementara Apple menggunakan A10 buatannya.

Soal RAM, Pixel menang dengan kapasitas 4GB dan iPhone 7 cuma 3 GB. Tapi jangan terburu-buru mengerdilkan iPhone 7.

Sebab, RAM 1GB pada iOS dikatakan setara performanya dengan RAM 3 GB pada Android. Hal ini karena aplikasi iOS tak menggunakan Java seperti Android. Bangunan aplikasi Java membutuhkan kapasitas RAM lebih besar untuk beroperasi.

Selain itu, Android dikatakan membutuhkan ruang memori ekstra besar untuk memroses Garbage Collection, yakni proses penggunaan kembali memori setelah aplikasi Android digunakan. Beda halnya dengan iOS yang tak perlu alokasi memori untuk Garbage Collection.

Varian memori Pixel ada dua, yakni 32 GB dan 128 GB. Untuk iPhone 7, ada tiga varian, yakni 32 GB, 128 GB, dan 256 GB. Pengguna bisa memilih sesuai kebutuhan.

Baterai yang merupakan salah satu komponen penting juga perlu dibandingkan. Pixel memiliki baterai berkapasitas 2770 mAh atau lebih jumbo ketimbang iPhone 7 yang cuma 1960 mAh.

5. Software

Google Pixel berjalan dengan sistem operasi Android Nougat 7.1 teranyar. Ada asisten digital Google Assitant yang tersedia untuk membantu pengguna mencari informasi penting secara cepat dan mudah.

Di sisi lain, iPhone 7 pun berjalan dengan sistem operasi iOS 10 terbaru. Ada juga asisten personal bernama Siri yang semakin lama semakin cerdas.

6. Harga

Kedua jenis ponsel harganya sama-sama dimulai dari 649 dollar AS atau Rp 8,5 jutaan. Untuk bujet itu, Anda bisa mendapat Pixel 32 GB atau iPhone 7 32 GB.

Jika mau Pixel 128 GB, harga yang dipatok adalah 749 dollar AS atau senilai Rp 9,8 jutaan. Lagi-lagi, harga itu sama dengan yang dipatok iPhone 7 128 GB.

Satu lagi pilihan harga untuk iPhone 7, yakni versi 256 GB yang tak dimiliki Pixel. Versi itu dibanderol 849 dollar AS atau setara Rp 11,1 juta.

Baca: Berapa Harga iPhone 7 dan 7 Plus?

7. Kesimpulan

Sulit menentukan mana yang layak dibeli antara Pixel dan iPhone 7 karena keduanya dibekali spesifikasi yang lebih kurang sama unggulnya. Jika Anda seorang fanboy Apple, tentu pilihannya sudah jelas.

Sama halnya jika Anda seorang penggila Android yang tentu cenderung memilih Pixel. Untuk kasus ini, preferensi merek menjadi penentu utama.

Tapi, jika Anda adalah orang yang objektif secara merek, ada beberapa pertimbangan kecil yang bisa dijadikan faktor penentu.

Pertama, Pixel menang dalam soal ukuran dan kualitas tampilan, RAM, kapasitas baterai, serta resolusi kamera depan. Sedangkan iPhone 7 menang untuk ukuran fisik, kemampuan anti air, fungsi tampilan, opsi memori, dan fitur kamera.

Jadi, menurut kebutuhan Anda, mana yang lebih layak dibeli?

Sumber: Kompas.com

Anies-Sandi Rapat Konsolidasi di Gerindra, Prabowo dan Sohibul Merapat

IndoNews365 - Bakal cagub dan cawagub DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengadakan rapat konsolidasi di Kantor DPP Gerindra. Para petinggi partai pengusung yaitu Gerindra dan PKS ikut hadir.

"Agenda hari ini kita akan pleno, bahas konsolidasi saja. Jadi setiap minggu kita ada rapat pleno tapi hari ini lengkap sampai dihadiri oleh semua jajaran," kata Anies di Kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (11/10/2016).

Hingga pukul 20.00 WIB, Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden PKS Sohibul Iman sudah hadir. Ada pula Ketua Tim Sukses Mardani Ali Sera, Ketua Tim Relawan Boy Sadikin serta jajaran tim sukses. Sementara itu, Sandiaga Uno belum tampak.

"Kita update saja soal konsolidasi karena kita sudah mulai menggalang relawan kemudian juga konsolidasi tim di partai untuk bekerja sampai ke tingkat RT, RW, dan kelurahan," ucap mantan Mendikbud ini.

Dalam sepekan terakhir, Anies memang sudah 'blusukan' ke sejumlah wilayah di Jakarta dan meneken kontrak politik dengan warga. Menurutnya, itu sebagai bentuk membawa aspirasi.

"Jadi masyarakat memliki aspirasi lalu kita melakukan diskusi dan komitmen dan membawa aspirasi itu tentunya dalam bentuk kontrak politik jadi ini sebuah bukti bahwa kita bersedia membawa aspirasinya," ujar Anies.

"Ini bentuk komitmen, ketika kita dalam masyarakat pun dalam diskusi itu merasa kita aspirasinya melegitimate tapi kita kalau tidak mau melakukan apa-apa justru menjadi pertanyaan pada masyarakat sebenarnya yang diperjuangkan apa?" pungkasnya.

Sumber: Detik.com

Ketua DPR RI Puji Permintaan Maaf Ahok

IndoNews365 - Ketua DPR Ade Komarudin mengapresiasi sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang minta maaf soal ucapannya terkait surat Al Maidah ayat 51. Dia berharap kontroversi ini segera selesai.

"Saya meminta Pak Ahok harus minta maaf. Tentu saya atas permintaan saya saat itu dan juga para tokoh bangsa, Pak Ahok telah minta maaf dan itu sangat bagus," kata Ade di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Dengan meminta maaf, Ahok dianggap sudah menyadari kekhilafannya. Oleh sebab itu, masyarakat pun diminta memaafkan.

"Kita harus mudah memaafkan dan meminta maaf kepada siapapun bila kita menyadari kekhilafan kita. Bahkan jika tidak kita melakukan kekhilafan, siapa tahu kita pernah berbuat salah karena tidak ada satupun manusia yang sempurna," ujar politikus Golkar ini.

"Mudah-mudahan dengan Pak Ahok meminta maaf selesai sudah tidak boleh dalam pertarungan pilkada masih ada isu-isu ini yang tidak konstruktif bagi bangsa ini," ucap Ade.

Sebelumnya, permintaan maaf Ahok itu disampaikan kepada wartawan di Balai Kota. Ahok merasa tidak ada niat untuk melecehkan agama.

"Yang pasti saya sampaikan kepada semua umat Islam, ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam ataupun Alquran," ucap Ahok Senin (10/10) .

Sumber: Detik.com

Waspada, Ini Ciri Gas Elpiji 3 Kg Isi Air

IndoNews365 - Warga di Gang Bhakti 3 RT 02 RW 06 Cimanggis, Depok, tertipu ulah seseorang oknum tak bertanggung jawab yang menjual tabung gas elpiji 3 kilogram berisi air. Bila ditelisik, terdapat perbedaan mencolok antara gas elpiji 3 kg asli dengan tabung berisi air.

“Pengecer memang tanya ke penjualnya kemarin. Kok ini berat banget tabungnya. Dia malah bilang, ‘Oh itu karena gasnya diisi penuh, full. Wajar berat.’ Ternyata penipuan,” kata seorang warga Gang Bhakti 3 RT 02 RW 06 Cimanggis bernama Eviyanto, Selasa (11/10/2016).

Ketua Hiswana Migas Kota Depok, Athar Susanto, meminta masyarakat lebih jeli dalam membeli produk agar tak mudah terkena bujuk rayu. Gas elpiji 3 kg isi air, kata dia, pasti saat digoyangkan berbunyi gemercik air.

“Jadi kalau pembeli jeli, tabung kalau digerak-gerakkan tidak ada suara air, ya pasti gas isinya. Tapi kalau ada suara gemercik, ya pasti air, bukan gas,” tutur Athar.

Apalagi jika ditimbang, jelas dia, bobot gas elpiji 3 kg asli adalah 8 kilogram. Tabung gas berisi gas asli, lanjutnya, tidak akan berbunyi saat digoyangkan.

“Kalau gas tidak akan berbunyi gemercik karena isinya propan dan botan. Jadi, tidak bersuara atau bersuara seperti suara pasir,” tegas Athar.

Sumber: Okezone.com

Kapolri: Operasi Pemberantasan Pungli Juga Akan Dilakukan Di Institusi Polri

IndoNews365 - Presiden Joko Widodo secara tegas memerintahkan kepada jajaran di bawahnya untuk memberantas praktik pungutan liar yang masih terjadi.

Instruksi itu diberikan saat Jokowi memimpin rapat terbatas di Istana Negara, Selasa (11/10/2016).

Namun, tak selang berapa lama instruksi itu diberikan, operasi tangkap tangan digelar.

Kali ini, operasi yang dilakukan secara gabungan antara Polda Metro Jaya dan Mabes Polri itu menyasar Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

"Beliau tadi sudah men-declare lebih kurang satu jam yang lalu tentang pemeberantasan pungli agar dibentuk di bawah Polhukam, Operasi Pemberantasan Pungli atau OPP," kata Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Rabu (11/10/2016).

Tito menuturkan, operasi kali ini digelar atas kerja sama dan informasi yang diberikan Kemenhub.

Ia menegaskan, Polri akan menindak seluruh praktik pungutan liar yang terjadi, termasuk di internal instansinya.

"Ini akan terus berlanjut bukan hanya di tempat ini, tapi juga di tempat lain termasuk di kepolisian sendiri," kata Tito.

Sumber: Kompas.com

Duit OTT Terkait PNS Kemenhub AR Rp 17 Juta, Diduga Dibagi ke Sejumlah Pihak

IndoNews365 - Total duit pungutan liar (pungli) dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan yang melibatkan PNS Kemenhub berinisial AR nilainya Rp 17.270.000. Duit dari berbagai sumber ini diduga polisi mengalir ke sejumlah pihak.

Saat gelar barang bukti di Kantor Kemenhub, Jedan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/10/2016), polisi melampirkan keterangan tertulis terkait OTT di ruangan pengurusan buku pelaut pada pukul 15.00 WIB.

Polisi menyita uang Rp 17.270.000 sebagai barang bukti hasil penindakan di ruangan lantai 6 tersebut. Uang yang disita diduga hasil suap dari PNS golongan 2D berinisial AR.

Berikut rincian yang tertulis dalam keterangan polisi.

1. Dari PT CIS sebesar Rp 400 ribu
2. Dari pengurusan buku pelaut untuk 35 siswa dari sekolah menengah kejuruan/SMK Pelayaran Santa Lusiana Jakarta Rp 5 juta
3. Dari PT Sumber Bakat Insani dengan perincian:

- Untuk Kasubdit Kepelautan berinsial F Rp 200 ribu
- Untuk Kasi Pengawakan G Rp 200 ribu
- AR Rp 50 ribu
- Pengurusan SIJIL Rp 50 ribu (seharusnya gratis)
- Pengurusan stempel buku pelaut Rp 270 ribu (seharusnya gratis)
- Untuk H Rp 100 ribu

Total dari PT Sumber Bakat Insani Rp 870 ribu

4. Untuk staf bagian ruangan berinisial D Rp 5 juta
5. Untuk pengurusan buku pelaut dari pemberi berinisial A Rp 5 juta
6. Dari PT KSM untuk pengambilan 4 buku pelaut Rp 800 ribu

Namun secara keseluruhan total uang pungli yang disita dari Kemenhub Rp 95 juta yang berasal dari penggeledahan di lantai 6 dan lantai 12.

Sumber: Detik.com

Presiden Jokowi Nyatakan Perang Terhadap Pungli

IndoNews365 - Presiden Joko Widodo menunjukkan sikap perang terhadap pungutan liar alias pungli yang dilakukan aparat pemerintah ketika melayani masyarakat.

Jokowi sampai meninjau langsung operasi tangkap tangan yang dilakukan polisi di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (11/10/2016) sore.

Pada saat operasi dilakukan, pada waktu yang sama di Kantor Presiden digelar rapat terbatas membahas reformasi hukum.

Hadir dalam rapat itu, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo.

Kepala BIN Budi Gunawan dan Kepala BNN Budi Waseso juga tampak hadir dalam rapat tersebut.

Seusai rapat, Presiden langsung menerima laporan dari Kapolri soal operasi tangkap tangan di Kemenhub.

Meski angka duit pungli yang diterima relatif tak besar, namun Jokowi tetap memantau langsung operasi yang dilakukan tim gabungan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya.

Laporan yang diterima Jokowi, pungli tersebut terkait kepengurusan surat-surat kapal. Angkanya ratusan ribu rupiah dan jutaan rupiah.

Seusai memantau kerja polisi, Presiden menyampaikan pesan tegas. Ia memperingatkan kepada seluruh jajaran pemerintah agar menghentikan praktik pungli. Operasi Pemberantasan Pungli akan dilakukan.

"Saya perlu peringatkan kepada seluruh lembaga dan instansi mulai sekarang ini stop namanya pungli terutama pada pelayanan kepada masyarakat," ucap Jokowi.

Presiden sudah memerintahkan Menteri Budi Karya Sumadi dan Kementerian PANRB Asman Abnur untuk memecat pegawai yang tertangkap.

Operasi pemberantasan pungli

Sementara itu, Kapolri membenarkan bahwa Presiden sudah memerintahkan untuk melakukan pemberantasan pungli.

"Beliau tadi sudah men-declare lebih kurang satu jam yang lalu tentang pemberantasan pungli agar dibentuk di bawah Polhukam Operasi Pemberantasan Pungli atau OPP," kata Kapolri.

Di tempat terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden ingin ada terapi kejut bagi mereka yang kerap menerima pungli.

Oleh sebab itu, operasi pemberantasan pungli, dipastikan Pramono, akan dilaksanakan secara nasional.

Operasi tangkap tangan di Kemenhub pada hari ini, menurut Pramono, merupakan salah satu shock therapy yang diinginkan Presiden.

"Kita tunggu saja siapa lagi setelah ini," ujar Pramono.

Operasi pemberantasan aksi pungli ini, lanjut Pramono, akan dilaksanakan sungguh-sungguh.

Polri akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Jadi, misalkan pelakunya PNS, langsung saja dipecat," ujar Pramono.

Sumber: Kompas.com

Anies-Sandi Bentuk Gerakan Lima Puluh Ribu Untuk Danai Kampanye

IndoNews365 - Ketua Tim Pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Mardani Ali Sera, mengatakan bahwa pihaknya memiliki cara sendiri untuk mendanai kampanye di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Mereka menggunakan cara mengumpulkan uang Rp50 ribu dari setiap relawan. Aksi ini disebut dengan Galibu atau Gerakan Lima Puluh Ribu.

"Kita ada Galibu: Gerakan Lima Puluh Ribu. Ada rekening dan audit jelas," kata Mardani Ali Sera dalam Diskusi Polemik Sindo Trijaya di Rumah Makan Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/10/2016).

Selain para relawan, publik juga bisa ikut berpartisipasi dalam gerakan tersebut. Mardani menerangkan, gerakan ini tak hanya digunakan saat berkampanye tetapi juga untuk langkah ke depannya dalam membangun Jakarta.

"Ini bukan buat Anies-Sandi, ini buat Jakarta," jelas Mardani.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan timnya tak main-main dengan dana kampanye. Oleh karena itu, mereka yang masuk tim harus menandatangani pakta integritas.

"Supaya enggak cawe-cawe," pungkasnya.

Sumber: Okezone.com

Teman Ahok Pesan Baju Kotak-kotak di Penjahit Langganan Jokowi

IndoNews365 - Aroma Pilkada DKI Jakarta terasa hingga di kampung halaman Presiden Joko Widodo, Solo, Jawa Tengah.

Komunitas Teman Ahok di kota ini beramai-ramai memesan baju bermotif kotak-kotak di penjahit langganan Joko Widodo.

Sebanyak 1.000 lembar baju dipesan komunitas pendukung Ahok yang mendatangi Modiste Arjuna milik Suprapto di kawasan Gilingan,

Menurut Suprapto, para relawan Teman Ahok memesan 1.000 baju bermotif kotak-kotak yang menjadi ciri khas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

"Kira-kira dua atau tiga hari setelah pencalonan Ahok. Teman Ahok memesan 1.000 baju. Kalau dulu pas Presiden Jokowi, beliau datang sendiri," kata Suprapto, Sabtu (1/10/2016).

Suprapto berencana segera menyelesaikan pesanan baju tersebut dan akan dikirimkan ke Jakarta dalam dua kloter.

Kloter pertama dikirim tiga pekan usai pemesanan dan kloter kedua akan dikirim awal November.

Menurut Suprapto, 1.000 baju tersebut terdiri dari dua jenis, kemeja lengan pendek dan panjang.

Untuk harga setiap lembar baju, Suprapto membandrol dengan harga Rp 150.000 - Rp 170.000.

Penjahit yang menjadi langganan Joko Widodo sejak masih menjadi wali kota tersebut merasa senang mendapat pesanan dalam jumlah cukup banyak.

Seperti diketahui, Suprapto juga mendapat pesanan baju kotak-kotak saat Joko Widodo maju menjadi Gubernur DKI Jakarta dua tahun lalu.

Motif kotak- kotak mendandak menjadi tren, khususnya bagi para simpatisan Presiden Joko Widodo.

Sumber: Kompas.com

Australia Akan Miliki Pembangkit Listrik dari Kotoran Babi

IndoNews365 - Rencana ambisius untuk mengubah kotoran babi dan sisa makanan menjadi energi sedang dikembangkan di wilayah utara negara bagian Victoria.

Pembangkit listrik, rumah kaca, dan perluasan kandang babi, yang disebut sebagai proyek ‘Waranga Green Energy’, akan dibangun di wilayah Stanhope, sebelah barat Shepparton, sekitar 198 km dari Melbourne.

Selama lebih dari lima tahun, hal itu telah menjadi impian dari pemilik peternakan babi, John Bourke.

"Kami takkan memiliki limbah di mana gas rumah kaca langsung terbang ke udara,” jelasnya.

Bourke menambahkan, “Kami akan memanfaatkan energi, memanen pupuk dan menggunakan semua itu untuk memproduksi lebih banyak makanan."

Proyek ini ditujukan untuk mengubah kota yang sebelumnya sepi seperti Stanhope untuk lebih bergairah, memberi tambahan 30 pekerjaan dan pemasukan sekitar 10 juta dollar (atau setara Rp 100 miliar) per tahun bagi perekonomian lokal.

Bagaimana cara kerjanya?

Tujuan dari tempat ini adalah untuk mengembangkan sistem tertutup bagi listrik dan limbah di peternakan.

Kotoran babi dan jerami dari lingkungan peternakan intensif akan digunakan, bersama dengan sisa makanan lainnya, untuk menciptakan listrik di pembangkit anaerobik yang akan dibangun di dekatnya.

Pembangkit ini akan digunakan untuk menyalurkan listrik ke kandang babi dan menyediakan panas untuk pertanian yang lebih luas.

Di samping pembangkit listrik, sebuah rumah kaca seluas 4,6 hektar akan dibangun, menggunakan tenaga dan panas untuk menanam sayuran hjau sepanjang tahun, untuk memasok kesenjangan di pasar musiman.

Tujuannya adalah untuk menjual hingga 20 juta selada dan lebih dari 20.000 ekor babi per tahun, bersama dengan pupuk cair dan padat (produk dari pembangkit listrik) ke pelanggan peternakan.

"Saya tak harus mendapatkannya (tagihan listrik) lagi. Jika Anda peduli terhadap lingkungan dan Anda peduli tentang kesejahteraan hewan, ini akan menjadi bagian dari seni dan masyarakat harus menginginkan itu," utara John.

Investasi

Biaya untuk mendirikan ‘Waranga Green Energy’ dan proyek peternakan itu adalah sekitar 75 juta dollar (atau setara Rp 750 miliar) yang berencana didapatkan John melalui dana pensiun dan investasi asing.

Ia telah menyewa sebuah perusahaan untuk meningkatkan modal yang dibutuhkan.

Tambahan hibah 1 juta dollar AS (atau setara Rp 10 miliar) telah diberikan oleh Pemerintah Negara Bagian Victoria.

John yakin, ia akan mendapatkan investasi yang ia butuhkan karena keuntungan yang tinggi dari proyek tersebut.

"Jika Anda ingin melakukan sesuatu, Anda benar-benar harus bekerja keras dan melakukan sesuatu," katanya.

Konstruksi akan dimulai pada awal tahun 2017, dengan John memperkirakan peternakan akan beroperasi penuh dan mengirimkan makanan ke pasar dalam tahun ini.

Strategi PDIP Menangkan Pilkada 2017

IndoNews365 - Seluruh kader PDI Perjuangan diminta menjalankan tugas, perintah, dan kewajiban partai, termasuk dalam memenangkan pilkada 2017‎. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berpesan agar kader PDI Perjuangan menjalankan strategi gotong-royong saat pilkada.

"Sesuai pesan Ibu Megawati di Pilkada ini, partai bergerak satu arah. Tidak bisa ragu menggunakan strategi gotong-royong dan bergerak dengan keyakinan,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto, Sabtu (1/10/2016).

Hasto menuturkan, setiap ia mau ke daerah, Megawati selalu berpesan agar menyapa kader di bawah, yang merupakan ujung tombak pergerakan dan perjuangan partai. Hasto juga menyinggung dedication of life Bung Karno, bahwa jiwa pengabdian‎ harus menjadi falsafah hidup.

"Kita bela partai untuk memujudkan kekuasaan ideologis yang berpihak pada rakyat. Dan siapa pun calon yang diusung PDI Perjuangan lalu menjadi kepala daerah, maka harus mampu membangun komitmen tersebut," tegas Hasto.

Hasto mengingatkan, pilkada merupakan wahana menyatukan gerak langkah partai dengan suara rakyat. Kader PDI Perjuangan harus membuktikan sebagai kader disiplin dan mau berkeringat dalam memperjuangkan kekuasaan yang berpihak pada rakyat.

"Dalam tetes keringat kita terletak masa depan penghidupan kita, penghidupan rakyat. Dan kita berharap ada integrasi vertikal, yaitu ketika presiden, gubernur, dan bupati berasal dari satu poros‎ perjuangan kita," terangnya.

Kepala daerah dari PDI Perjuangan juga harus bisa bekerja sama dengan daerah lain. Hal itu untuk mempercapat dan mewujudkan konsep pola pembangunan nasional.

Sumber: Metrotvnews.com

Benarkah Mitos Rumah Tusuk Sate Akan Membawa Sial Untuk Penghuninya?

IndoNews365 - Mitos mengenai rumah tusuk sate memang sudah dikenal sejak lama. Bahkan, beberapa orang sampai takut jika harus tinggal di dalamnya. Hunian yang harusnya memberikan rasa nyaman dan aman berubah menjadi menakutkan akibat pemikiran ini.

Sayangnya lama tertanam di kehidupan masyarakat membuat mitos ini diyakini dengan betul. Padahal rumah yang berada di tusuk sate bisa juga membawa keberuntungan dengan metode yang tepat.

Menurut pakar fengshui Mauro Rahardjo, rumah tusuk sate memiliki aliran chi yang sangat kuat, sehingga setiap rumah memiliki penanganan yang berbeda. Rumah tusuk sate yang letaknya ada di bawah jalan, penanganan akan lebih sulit diatasi dibanding rumah yang posisinya di atas jalan.

Selain posisinya, penting juga untuk mengetahui kecocokan Anda dengan rumah tusuk sate. Jika Anda cocok dengan posisinya, aliran chi yang kuat akan memberikan Anda kesehatan, keuangan, dan keharmonisan keluarga.

Sebelum Membeli, Cek Dulu Ini!

Untuk menghindari mitos yang beredar, alangkah baiknya jika Anda melakukan beberapa metode terlebih dahulu. Pertama, Anda bisa menghitung kua yang Anda miliki. Kua terbagi menjadi tiga, yaitu kua kuat, sedang, dan lemah. Kua kuat adalah 2, 5, dan 9; kua lemah 1, 6, 8; sementara kua sedang, yakni 3, 4, dan 7.

Jika Anda memiliki kua kuat, Anda sangat dianjurkan untuk menempati rumah yang berada di tusuk sate. Karena kua yang kuat dengan chi yang kuat akan menghasilkan keberuntungan untuk Anda dan keluarga.

Selain memakai metode kua, Anda juga bisa mengakali aliran chi yang masuk ke rumah. Anda bisa membuatnya menjadi lambat dengan menanam pohon di akses masuk rumah. Anda juga diharapkan untuk meninggikan tanah sebelum mendirikan rumah kira-kira 1,5 meter, sehingga bangunan lebih tinggi dari jalan. Ketiga, pintu masuk dibuat tidak langsung menghadap tusuk sate.

Cara Menghitung Kua

Untuk Laki-laki: angka 100 dikurangi dua angka terakhir tahun kelahiran, kemudian dibagi 9. Sisa dari hasilnya adalah angka kua.
Contoh:
laki-laki lahir tahun 1954.
100-54=46:9=5, sisa 1
Angka kua Anda adalah 1

Untuk Wanita: dua angka terakhir tahun kelahiran, dikurangi 4, kemudian hasilnya dibagi 9. Sisa yang didapat itulah angka kua.
Contoh:
wanita kelahiran 1955
55-4=51:9=5 sisa 6
Angka kua Anda

Sumber: liputan6.com

Ketua DPR RI Ikuti Program Pengampunan Pajak

IndoNews365 - Ketua DPR RI, Ade Komarudin mempergunakan momentum hari terakhir program Tax Amnesty dengan menyampaikan Surat Pernyataan Harta (SPH). Penyampaian SPH itu dikarenakan adanya perubahan kebijakan atau aturan yang menyebabkan perbedaan persepsi antara Ketua DPR sebagai wajib pajak (WP) dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Saat itu ada beberapa dokumen yang belum diselesaikan saat penyampaian SPT pada tahun-tahun sebelumnya. Akom, begitu Ade Komarudin biasa disapa, menggunakan momentum tax amnesty ini untuk menyelesaikan hal tersebut.

“Hari ini saya mengikuti Program tax amnesty dengan menyampaikan SPH (Surat Pernyataan Harta). Hal ini sebagai wujud warga negara yang taat pajak. Untuk Kepentingan nasional, program tax amnesty ini harus sukses,” ungkap Akom Jumat (30/9).

Sebagai Ketua DPR, lanjut Akom, pihaknya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya anggota DPR RI untuk menggunakan momentum ini (tax amnesty) dengan sebaik-baiknya. Karena menurutnya, kesuksesan tax amnesty merupakan kesuksesan bersama seluruh bangsa Indonesia.

Sumber: Liputan6.com

KPK Periksa Sandiago Uno Terkait Kasus Pencucian Uang Nazaruddin

IndoNews365 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pengusaha Sandiaga Uno terkait kasus dugaan korupsi pelaksanaan proyek PT DGI dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pembelian saham perdana PT Garuda Indonesia, Kamis (3/10/2013). Sandiaga akan diperiksa sebagai saksi bagi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

“Diperiksa sebagai saksi untuk MNZ (Muhammad Nazaruddin),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.

Sandiaga tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta sekitar pukul 09.40 WIB. Saat memasuki Gedung KPK, Sandiaga membenarkan bahwa dia akan diperiksa sebagai saksi untuk Nazaruddin. Menurut Sandiaga, dalam surat panggilan yang dia terima, dia akan dikonfirmasi mengenai investasi.

“Panggilan tentang investasi,” ujarnya.

Namun, Sandiaga tidak menjelaskan lebih lanjut tentang investasi yang dimaksudnya itu. Saat ditanya apakah PT DGI memberikan uang kepada Nazaruddin, Sandiaga mengaku tidak tahu.

“Saya belum tahu itu, masih coba dicari tahu,” ujarnya.

KPK memeriksa Sandiaga karena dianggap tahu seputar kasus Nazaruddin. Dia diduga sebagai pemilik PT DGI. Adapun PT DGI diduga memenangkan sejumlah proyek Pemerintah melalui jasa Nazaruddin. Atas jasanya tersebut, Nazaruddin diduga menerima fee dari PT DGI.

Pada Rabu (2/10/2013), KPK memeriksa Direktur PT DGI Dudung Purwadi. Saat bersaksi dalam persidangan kasus suap wisma atlet SEA Games beberapa waktu lalu, Dudung mengakui bahwa perusahaannya beberapa kali mendapatkan proyek dari Nazaruddin. Selain wisma atlet SEA Games, proyek lain yang didapatkan PT DGI atas jasa Nazaruddin, menurut Dudung, antara lain proyek pembangunan Rumah Sakit Infeksi di Surabaya tahun 2008 dengan nilai proyek sekitar Rp 400 miliar dan proyek pembangunan RS Adam Malik 2009.

Melalui Grup Permai

Nazaruddin diduga medapatkan keuntungan dari pengadaan proyek Pemerintah melalui Grup Permai dengan sejumlah anak perusahaannya. Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis di persidangan beberapa waktu lalu mengatakan, Grup Permai dan anak perusahaannya berperan menggiring proyek-proyek pemerintah agar tendernya dimenangkan mereka yang membayar perusahaan itu.

Dalam kasus dugaan suap wisma atlet misalnya, PT Anak Negeri, salah satu anak perusahaan Grup Permai, berperan membantu PT DGI memenangkan tender proyek. Upaya itu berbuah fee yang harus diberikan kepada petinggi Grup Permai, salah satunya Nazaruddin. Yulianis juga mengungkapkan bahwa Nazaruddin menggunakan fee dari menggiring proyek untuk membeli saham perdana PT Garuda Indonesia.

Total saham yang dibeli Nazaruddin melalui lima anak perusahaan Grup Permai, mencapai Rp 300,8 miliar. Dalam kasus suap wisma atlet, Nazaruddin diputus menerima fee Rp 4,6 miliar dari PT DGI. Nazaruddin dinyatakan bersalah dan dihukum tujuh tahun penjara.

Berdasar dokumen KPK, sejumlah proyek di beberapa kementerian diduga tendernya digiring oleh Grup Permai dan anak usahanya. Kementerian itu antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Agama, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sumber: Kompas.com

Presiden PKS Prediksi Pilgub DKI Bakal Berlangsung Dua Putaran

IndoNews365 - Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman memprediksi Pilgub DKI bakal dua putaran. Bagaimana analisanya?

"Saya kira ada putaran kedua dan saya yakin pasangan Anies-Sandi ini bisa masuk putaran kedua," kata Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman kepada wartawan di Menara Bank Mega, Jl Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (29/9/2016).

Sohibul menilai bakal terjadi persaingan ketat antara tiga pasangan cagub DKI. Tak hanya incumbent yang dinilai bakal jadi lawan kuat, nama yang dimunculkan koalisi Cikeas yakni Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni juga dinilai punya potensi membuat kejutan.

"Saya kira Agus-Sylvi juga punya pangsa sendiri. Yah apalagi beliau putranya Pak SBY sudah barang tentu Agus akan mudah dikenal. Saya kira kalau pertarungan ini fair ketiga pasangan bakal seimbang," katanya.

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memang punya keuntungan sebagai incumbent. Apalagi Ahok juga ditopang parpol yang kuat yakni PDIP, Golkar, NasDem dan Hanura. Namun karena muncul dua pasang penantang yang mumpuni dari koalisi Cikeas dan Kertanegara maka Pilgub DKI diprediksi bakal asyik.

"Incumbent pasti kuat apalagi ditopang partai yang kuat ini semakin hebat. Tapi kalau yang lain ikut nemplok kan menjadi tidak asyik. Nanti calon tunggal lawan kotak kosong, karena itu PKS supaya demokrasi di DKI asyik harus ada lawan tanding yang sepadan. Dengan pencarian Anies-Sandi di PKS dan Pak SBY juga memunculkan Agus-Sylvi saya kira ada lawan sepadan dan Pilgub akan menjadi kontestasi demokrasi yang asyik," pungkasnya.

Sumber: detik.com

Azhar Perkosa Keponakan Berusia 8 Tahun Usai Nonton Film Porno

IndoNews365 - Azhar, warga Desa Sukaraja Kecamatan Pedamaran Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan, ditangkap aparat Satreskrim Polres OKI karena memperkosa keponakannya yang masih berusia 8 tahun.

Kasat Reskrim Polres OKI AKP Haris Munandar Kamis (29/9/2016) mengatakan, penangkapan tersangka Azhar berdasarkan pengaduan keluarga korban kepada pihak polisi.

Tersangka dilaporkan telah memerkosa korban yang sebanyak dua kali. Yakni di rumahnya dan di rumah korban.

“Pelaku masih paman korban, dari pengakuan pelaku ia tidak dapat menahan nasfu karena sering menonton video porno di telepon genggamnya,” kata Haris.

Awal peristiwanya dimulai saat tersangka mengajak korbannya bermain kuda-kudaan di rumah tersangka. Di sela-sela bermain tersangka meminta korbannya membuka baju lalu memerkosa korbannya.

Usai memerkosa, tersangka selalu memberi uang dan meminta korban tidak menceritakan ke orang lain.

Dari hasil visum, terdapat luka robek di kemaluan korban.

Atas perbuatanya tersangka Azhar terancam pasal 81 ayat 1 UU no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancama penjara 15 tahun dan denda sebanyak Rp 15 miliar.

Sumber: Kompas.com

Akankah Jokowi Setuju Dengan Usulan Biaya Sosial Untuk Para Koruptor?

IndoNews365 - Usulan pemberian sanksi biaya sosial kepada koruptor telah didengar Presiden Joko Widodo. Namun, Jokowi belum memutuskan setuju atau tidak atas usulan itu.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP mengatakan, usul itu sampai ke Presiden saat sejumlah pakar dan praktisi hukum di Indonesia bertamu ke Istana, beberapa waktu lalu.

"Kalau enggak salah, Profesor Maruarar Siahaan juga menyampaikan itu," ujar Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/9/2016).

Meski belum memutuskan apakah sanksi diterapkan atau tidak, usulan itu masuk ke pembahasan kebijakan besar reformasi bidang hukum.

Kebijakan besar tersebut kini tengah dikaji oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sekretariat Presiden dan Kantor Staf Presiden.

"Jadi usulan-usulan itu termasuk sanksi (biaya) sosial masih akan digodok terlebih dahulu," ujar Johan.

Johan membenarkan bahwa Presiden Jokowi masih merasa hukuman terhadap koruptor di Indonesia masih belum mampu memberikan efek jera dan efek gentar bagi para pelakunya.

Lantas, apakah ketidakpuasan Presiden nantinya berujung pada penerapan biaya sosial?

Johan menjawab, "Presiden belum memutuskan".

Sebelumnya, KPK mendorong agar koruptor juga dikenai beban membayar biaya sosial.

Selain menumbuhkan efek jera dan gentar, gagasan penerapan hukuman biaya sosial korupsi ini juga diharapkan dapat memulihkan kerugian keuangan negara ataupun perekonomian akibat korupsi.

Gagasan itu menjadi antitesis dari hukuman rata-rata koruptor yang makin ringan, yaitu dari 2 tahun 11 bulan pada tahun 2013 menjadi 2 tahun 1 bulan pada tahun 2016.

Pada saat yang sama, sikap permisif terhadap bekas terpidana kasus korupsi juga makin kuat. Kondisi ini ditengarai menjadi penyebab korupsi masih banyak terjadi di Indonesia.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta, Selasa (13/9), menuturkan, KPK pernah mengkaji penerapan upaya ”luar biasa” untuk menghukum koruptor dengan tidak hanya menghitung kerugian berwujud, begitu juga yang tak berwujud.

Dia mencontohkan, kerugian akibat jembatan yang roboh karena pembangunannya dikorupsi tidak hanya semata nilai uang yang dikorupsi, tetapi juga mencakup nilai pembangunan jembatan baru, termasuk kerugian ekonomi masyarakat karena jembatan itu tidak berfungsi.

"Kami optimistis akan mencoba (biaya sosial korupsi) pada periode kami sekarang ini," kata Laode yang masa jabatannya berlangsung hingga 2019.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mempertanyakan dasar hukum wacana pembebanan biaya sosial bagi koruptor sebagaimana yang diwacanakan Laode.

"Yang penting harus ada dasar hukumnya. Kalau memang ada tujuan begitu, apa dasar hukumnya? Kan harus disiapkan," ujar Yasona di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (16/7/2016).

Ia pun belum dapat menyetujui atau tidak menyetujui akan usulan itu jika belum ada dasar hukumnya.

Sumber: Kompas.com

Inilah Kriteria Cagub DKI Yang Diharapkan Jokowi

IndoNews365 - Presiden Joko Widodo memiliki kriteria sosok bakal calon gubernur DKI Jakarta yang diharapkan. Pertama, Presiden mendukung figur yang mampu membangun Jakarta.

"Karena, ini kan Ibu Kota. Jadi membutuhkan kepemimpinan kuat," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di ruangan pers Istana, Rabu (28/9/2016).

Pratikno mengakui, permasalahan di Ibu Kota sangat kompleks sehingga membutuhkan seorang pemimpin yang kuat.

Kedua, Presiden mendukung sosok yang punya komitmen besar terhadap kontribusi Jakarta bagi pembangunan Indonesia secara umum.

Presiden, kata Pratikno, tidak condong ke satu pasang pun bakal calon gubernur DKI Jakarta. Dia menegaskan Presiden dalam posisi netral.

"Sekali lagi, Presiden selalu menyampaikan agar semua (proses Pilkada) selalu berjalan dengan demokratis," ujar Pratikno.

Diketahui, Pilkada DKI Jakarta diikuti tiga pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Golkar, Hanura dan Nasdem mengusung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.

Adapun Partai Gerindra dan PKS mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Sumber: Kompas.com

Djarot: Ketua Tim Pemenangan Lebih Ideal Dari PDIP

IndoNews365 - Siapa yang menjabat ketua tim pemenangan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, hingga kini belum ditunjuk. Djarot yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Keanggotaan dan Organisasi masih mencari orang yang cocok untuk mengisi posisi itu.

"Nanti kami bicarakan (dengan partai lain)," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 28 September 2016.

Menurut Djarot, seharusnya ketua tim pemenangan berasal dari PDIP. Sebab, partainya memiliki kursi terbanyak dibanding Nasdem, Hanura dan Golkar.

"Ya idealnya ketua tim dari partai dengan suara terbanyak. Misal ketua dari PDIP. Kemudian ketua 1 bisa dari Hanura, Golkar, Nasdem, pokoknya gabung," ujar Djarot.

Sebelumnya, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid didapuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Ahok. Sejumlah pihak pun mengusulkannya cuti, bahkan mengundurkan diri dari salah satu posisi yang dimilikinya.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah juga mengatakan pejabat negara tak diperbolehkan untuk menjadi tim sukses salah satu pasangan calon dalam pilkada.

Sumber: viva.co.id